Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 123 perguruan tinggi guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Langkah strategis tersebut melibatkan penelitian, pendataan langsung, hingga pendampingan masyarakat di tingkat pedesaan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional di Salatiga pada Kamis (15/10).

Pelibatan institusi pendidikan tinggi dinilai krusial agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2026 berada di angka 9,21 persen.

Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan periode Maret 2025 yang sebelumnya mencapai 9,48 persen.

Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 81.250 orang dari total 3,37 juta jiwa pada tahun lalu.

Kerja sama dengan ratusan kampus ini mencakup 49 perguruan tinggi dari tahun 2025 serta 74 perguruan tinggi pada 2026.

Program kolaborasi ini meliputi kuliah kerja nyata tematik, pendampingan usaha warga, dan pendataan rumah tidak layak huni.

Selain itu, program tersebut juga fokus pada penanganan stunting serta pengembangan teknologi desalinasi air bersih.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pergeseran pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan.

Pemerintah secara nasional menetapkan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.

Sejumlah rektor kampus yang hadir turut merencanakan penyediaan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa.