Aksi mogok makan yang dijalankan oleh pemimpin mahasiswa Davendra Nath Mahto di India akhirnya resmi dihentikan pada hari Senin, 17 Agustus.

Keputusan menghentikan aksi protes tersebut diambil setelah tuntutan utama mereka dikabulkan oleh dewan serta pemerintah negara bagian Jharkhand.

Pemerintah setempat menyetujui untuk membatalkan ujian rekrutmen pegawai negeri tingkat sarjana yang diselenggarakan oleh Jharkhand Staff Selection Commission.

Protes dengan cara tidak makan itu sebelumnya sudah berlangsung selama 16 hari berturut-turut di hadapan sejumlah pejabat penting negara.

Mahto menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Jharkhand yang telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting tersebut.

Pembatalan ujian pegawai negeri itu dinilai sebagai sebuah kemenangan besar bagi para mahasiswa dan pencari kerja di wilayah tersebut.

Meskipun aksi mogok makan telah dihentikan, Mahto menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengawal berbagai upaya reformasi lanjutan.

Penghentian aksi ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi besar ribuan mahasiswa Jharkhand yang menuntut reformasi sistem rekrutmen.

Gerakan protes tersebut juga mendesak pencopotan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan akibat adanya dugaan kebocoran soal ujian.

Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan sendiri telah resmi mengundurkan diri pada hari Sabtu, 25 Juli 2026, demi memenuhi tuntutan demonstran.

Aksi unjuk rasa massal ini diketahui dipimpin oleh Cockroach Janta Party, sebuah partai politik baru yang dibentuk sebagai reaksi atas pernyataan kontroversial ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan pemuda pengangguran dengan kecoak.

Selain pembatalan ujian dari komisi seleksi, para demonstran sebelumnya juga menuntut perbaikan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen pegawai di negara bagian tersebut.

Mahto menyatakan bahwa jika pengawalan reformasi ini nantinya memerlukan pembentukan undang-undang baru atau amandemen konstitusi di tingkat Majelis Legislatif, maka langkah tersebut harus ditempuh demi masa depan pencari kerja yang lebih adil.