Aksi Mogok Makan Pemimpin Mahasiswa Jharkhand Resmi Dihentikan
Aksi mogok makan yang dijalankan oleh pemimpin mahasiswa Davendra Nath Mahto di India akhirnya resmi dihentikan pada hari Senin, 17 Agustus.
Keputusan menghentikan aksi protes tersebut diambil setelah tuntutan utama mereka dikabulkan oleh dewan serta pemerintah negara bagian Jharkhand.
Pemerintah setempat menyetujui untuk membatalkan ujian rekrutmen pegawai negeri tingkat sarjana yang diselenggarakan oleh Jharkhand Staff Selection Commission.
Protes dengan cara tidak makan itu sebelumnya sudah berlangsung selama 16 hari berturut-turut di hadapan sejumlah pejabat penting negara.
Mahto menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Jharkhand yang telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting tersebut.
Pembatalan ujian pegawai negeri itu dinilai sebagai sebuah kemenangan besar bagi para mahasiswa dan pencari kerja di wilayah tersebut.
Meskipun aksi mogok makan telah dihentikan, Mahto menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengawal berbagai upaya reformasi lanjutan.
Penghentian aksi ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi besar ribuan mahasiswa Jharkhand yang menuntut reformasi sistem rekrutmen.
Gerakan protes tersebut juga mendesak pencopotan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan akibat adanya dugaan kebocoran soal ujian.
Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan sendiri telah resmi mengundurkan diri pada hari Sabtu, 25 Juli 2026, demi memenuhi tuntutan demonstran.
Aksi unjuk rasa massal ini diketahui dipimpin oleh Cockroach Janta Party, sebuah partai politik baru yang dibentuk sebagai reaksi atas pernyataan kontroversial ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan pemuda pengangguran dengan kecoak.
Selain pembatalan ujian dari komisi seleksi, para demonstran sebelumnya juga menuntut perbaikan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen pegawai di negara bagian tersebut.
Mahto menyatakan bahwa jika pengawalan reformasi ini nantinya memerlukan pembentukan undang-undang baru atau amandemen konstitusi di tingkat Majelis Legislatif, maka langkah tersebut harus ditempuh demi masa depan pencari kerja yang lebih adil.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






