Langkah hukum lanjutan kini tengah disiapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pelaksanaan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor.

Pimpinan lembaga antirasuah tersebut telah merampungkan gelar perkara guna menaikkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Kendati demikian, penyidik masih menerapkan Surat Perintah Penyidikan umum dalam menangani perkara rasuah di daerah tersebut.

Keputusan itu diambil karena pihak berwenang belum menetapkan status hukum kepada individu tertentu sebagai tersangka.

Pencarian serta penentuan pihak yang paling bertanggung jawab akan dilakukan secara maraton selama proses penyidikan berjalan.

Tim penyelidik mendalami dugaan praktik penerimaan tidak sah oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Dinas Pendapatan.

Selain mendalami keterangan saksi, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai bernilai sekitar Rp1,5 miliar.

Barang bukti uang tersebut akan disita secara resmi dan dikonfirmasi langsung kepada para pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara.

Sejumlah kepala dinas dilaporkan sempat menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyelidik sebelum kasus ini naik tingkat.

Upaya konfirmasi kepada kepala daerah setempat belum membuahkan hasil karena nomor komunikasi yang bersangkutan sedang tidak aktif.

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, lembaga penegak hukum sebelumnya dikabarkan mengamankan total enam orang yang terdiri dari berbagai pihak terkait.

Penyelidikan lanjutan ini diharapkan mampu membuka secara terang-benderang dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.