Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik terkait kewajiban mencicipi makanan.

Aturan tersebut mewajibkan guru atau tenaga kependidikan untuk mencicipi makanan program Makan Bergizi Gratis.

Ia menilai kebijakan itu salah sasaran karena Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi sudah memiliki tenaga ahli gizi.

Menurutnya, keberadaan ahli gizi seharusnya dioptimalkan tanpa harus melimpahkan tanggung jawab teknis tersebut kepada para pengajar.

Guntur menyampaikan pandangannya itu melalui akun media sosial pribadinya pada hari Jumat.

Ia mempertanyakan alasan pelibatan guru yang tidak memiliki latar belakang pelatihan khusus mengenai keamanan pangan.

Tenaga pendidik dinilai seharusnya bisa memusatkan perhatian penuh pada proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

Penambahan tugas baru dikhawatirkan dapat mengganggu pekerjaan utama guru sebelum waktu pelajaran dimulai.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono sebelumnya sempat menjelaskan alasan di balik pelibatan tenaga pendidikan.

Pihaknya menyebutkan bahwa pemeriksaan organoleptik terakhir oleh guru juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi siswa.

Lebih lanjut, Guntur berpandangan bahwa guru sebenarnya dapat membantu mengawasi pelaksanaan program di lingkungan sekolah masing-masing.

Namun, pengawasan tersebut dinilai tidak semestinya berubah menjadi tanggung jawab teknis keamanan pangan yang membebani tenaga pendidik.

Ia bahkan mempertanyakan apakah pencicipan oleh guru merupakan bentuk pengawasan tambahan atau justru indikasi bahwa mekanisme pemerintah belum berjalan maksimal.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyampaikan bahwa peran guru sebagai pihak terakhir yang melakukan pemeriksaan organoleptik juga sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi bagi para siswa di sekolah.