Pemerintah saat ini tengah mengkaji wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kalangan masyarakat mampu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kelompok kaya seharusnya tidak mengambil hak rakyat yang kurang mampu.

Meski demikian, mekanisme detail mengenai pembatasan tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam dan belum diputuskan secara resmi.

Rencana Pembatasan Berdasarkan Kategori Desil

Batasan pembelian Pertalite yang berlaku saat ini baru mencakup pembatasan kuota maksimal sebanyak 50 liter per hari untuk setiap kendaraan.

Aturan kuota tersebut mensyaratkan kepemilikan QR Code yang terdaftar resmi di situs Pertamina tanpa membedakan jenis kendaraannya.

Kondisi ini membuat kendaraan mewah masih kerap terlihat mengisi bahan bakar bersubsidi tersebut di sejumlah stasiun pengisian.

Sebagai solusi lanjutan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan potensi pembatasan bagi masyarakat dalam kelompok desil 9 dan desil 10.

Golongan tersebut merupakan bagian dari sepuluh persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia berdasarkan data resmi.

Mengenal Kelompok Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Berdasarkan laman Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penggolongan desil diukur melalui berbagai variabel kesejahteraan keluarga yang komprehensif.

Variabel tersebut mencakup keterangan individu seperti pendidikan dan pekerjaan, kondisi perumahan, besaran daya listrik, hingga kepemilikan aset rumah tangga.

Pemerintah berharap melalui penyesuaian bertahap ini, alokasi anggaran subsidi energi dapat tersalurkan secara lebih merata kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.