Komisi VIII memberikan respons keras terhadap otoritas Arab Saudi.

Langkah pemblokiran dana uang muka biaya haji tahun 2027 asal Indonesia terjadi hingga 14 juta riyal.

Nilai tersebut setara dengan kisaran Rp66 miliar.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menilai tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelanggaran itu bahkan bisa dijerat dengan ketentuan pidana.

Seluruh pembiayaan ibadah haji harus sesuai dengan keputusan panitia kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Marwan saat dihubungi pada hari Kamis.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah diminta agar tidak tinggal diam.

Pemerintah didorong untuk segera mengambil sikap tegas menyikapi persoalan ini.

Setiap pengambilan keputusan terkait haji harus dikonsultasikan dengan bagian hukum.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan sebelumnya.

Pemblokiran itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran asuransi dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.

Pemerintah Arab Saudi menuding ratusan jemaah asal Indonesia menderita penyakit kronis.

Jemaah tersebut semestinya tidak lolos dalam tahap tes kesehatan.

Penyakit kronis itu meliputi gagal ginjal, gagal jantung, hingga paru-paru kronis.

Selain itu terdapat pula kasus sirosis, gangguan saraf, psikiatri berat, sampai TBC.

Pihaknya telah melayangkan keberatan resmi lewat nota diplomatik.

Dukungan dari DPR juga diminta agar pemerintah bisa bersikap tegas.