Pertemuan para sekretaris jenderal partai koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Agenda tersebut digelar sehari sebelum Sidang Tahunan MPR pada Rabu, 13 Agustus 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyampaikan bahwa para sekjen membawa masukan dari ketua umum masing-masing partai.

Meskipun demikian, Dede tidak memerinci materi pembahasan RUU Pemilu yang dibahas dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, tersebut.

Dede yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan proses pembahasan aturan itu belum akan dimulai dalam waktu dekat.

Pihak legislatif saat ini masih menunggu arahan dan keputusan dari pimpinan untuk membentuk panitia kerja.

Undang-undang pemilu yang lama masih berlaku dan menjadi dasar seleksi panitia penyelenggara pada Oktober mendatang.

Hasil pertemuan para sekjen koalisi pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu masukan berharga di Komisi II DPR RI.

Dede menilai pembahasan aturan ini belum mendesak karena tahapan Pemilu 2029 secara resmi baru dimulai pada Juni 2027.

Dengan rentang waktu yang masih panjang, DPR memiliki kesempatan luas untuk menyerap berbagai masukan sebelum mengambil keputusan.

Aturan pemilu yang berlaku saat ini masih digunakan sebagai pedoman untuk proses seleksi panitia penyelenggara pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Dede memastikan seluruh masukan yang muncul dari kalangan partai koalisi akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR ketika pembahasan formal RUU Pemilu resmi dimulai.