Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memberikan respons beragam mengenai bursa calon wakil presiden.

Respons tersebut muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyetor dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR untuk dipilih.

Sikap Partai Politik Koalisi

Partai Gerindra menyatakan belum mengetahui adanya nama-nama yang diusulkan sebagai calon wakil presiden.

Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Partai Amanat Nasional juga menyatakan tidak akan mengajukan kader mereka sendiri untuk posisi tersebut.

Partai Golkar menguraikan delapan nama figur yang berasal dari pimpinan partai politik sebagai bahan pertimbangan.

Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan bahwa penentuan nama wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Pandangan Lanjutan dan Mekanisme Konstitusi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta publik untuk membaca aturan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri.

Ia menyebut kriteria ideal cawapres akan muncul usai diselenggarakannya Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY memastikan partainya menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada Prabowo dan menghormati hak pemilihan yang dimiliki MPR.

Sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui sambungan video.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menguraikan delapan nama pimpinan partai politik yang dapat menjadi pertimbangan karena memiliki pengalaman panjang di politik dan pemerintahan.