Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang resmi menolak permohonan penangguhan penahanan.

Permohonan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Selain anggota DPRD tersebut, terdapat dua terdakwa lain yang juga terlibat dalam perkara hukum ini.

Pengajuan penangguhan penahanan disampaikan dalam agenda sidang ketiga di pengadilan.

Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan itu.

Ketua Majelis Hakim menyatakan penahanan tidak bisa diterima karena ketiadaan urgensi.

Dani Bahdani selaku kuasa hukum korban memberikan tanggapan atas keputusan pengadilan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa kewenangan penangguhan sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim.

Pihak korban menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap keputusan hukum yang berjalan.

Tim kuasa hukum terdakwa sebelumnya sempat menyampaikan pembelaan di hadapan persidangan.

Bantahan tersebut menyatakan para terdakwa tidak berada di lokasi kejadian pengeroyokan.

Dani menilai bantahan itu merupakan hak hukum setiap terdakwa dan penasihat hukumnya.

Kebenaran atas materi pembelaan tersebut nantinya akan diuji melalui fakta persidangan.

Kasus ini bermula dari laporan seorang pria bernama Fendy pada bulan Oktober 2025 lalu.

Korban melaporkan dugaan pengeroyokan di sebuah restoran di daerah Cikarang Selatan.

Aparat kepolisian kemudian menetapkan anggota DPRD berinisial N bersama dua orang lainnya sebagai tersangka.

Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dalam sidang perdana yang berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Para terdakwa didakwa melakukan kekerasan bersama-sama hingga mengakibatkan korban menderita luka.

Korban juga sempat menolak upaya restorative justice yang diajukan dalam persidangan lanjutan.

Fendy menilai tawaran penyelesaian secara kekeluargaan tersebut sudah terlambat untuk dilakukan.