Ruang gerak bagi oposisi politik legal di Rusia semakin menyempit menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September.

Partai liberal Yabloko menjadi sorotan karena secara terbuka menyerukan gencatan senjata, diplomasi, serta penghentian represi politik.

Tekanan Hukum dan Pembatasan Kandidat

Partai tersebut menyatakan diri sebagai satu-satunya kontestan terdaftar yang mengusung platform antiperang dalam pemilu mendatang.

Namun, tantangan hukum terus bermunculan dari berbagai daerah di Rusia untuk menghambat pencalonan mereka.

Ketua Yabloko, Nikolai Rybakov, dijatuhi denda sebesar 1.500 rubel dan dicabut hak pilihnya untuk maju pemilu selama satu tahun.

Keputusan pengadilan tersebut dipicu oleh unggahan media sosial yang menyampaikan duka cita atas kematian tokoh oposisi Alexei Navalny.

Mahkamah Agung Rusia kemudian mengukuhkan putusan tersebut setelah melalui proses banding yang diajukan oleh pihak partai.

Vonis Penjara Bagi Petinggi Partai

Represi politik tidak hanya berdampak pada pembatasan hak pilih, tetapi juga berujung pada hukuman penjara bagi sejumlah pengurus.

Pengadilan di Moskow menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara di koloni pemasyarakatan kepada Wakil Ketua Yabloko, Maxim Kruglov.

Vonis tersebut diberikan atas dua unggahan media sosial yang dinilai mengekspresikan penyesalan atas jatuhnya korban jiwa.

Pihak partai menilai seluruh proses hukum dan penuntutan tersebut bermotif politik untuk menyingkirkan figur oposisi.

Di sisi lain, pengadilan menganggap kasus-kasus itu sebagai pelanggaran terhadap hukum administratif yang berlaku di Rusia.

Pemilihan State Duma yang akan datang dipandang sebagai sedikit kesempatan tersisa bagi warga untuk menyuarakan aspirasi damai.