Studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung menunjukkan mayoritas polusi udara di DKI Jakarta disumbang oleh sektor transportasi.

Penelitian bertajuk Source Apportionment PM2.5 di Jakarta tersebut dilakukan oleh tim Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah ITB.

Riset yang didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih ini dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.

D.

Puji menjelaskan sektor transportasi menjadi penyumbang emisi tertinggi di ibu kota berdasarkan hasil pemaparan pada hari Kamis.

Sektor transportasi tersebut kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor industri, pembakaran sampah, dan aktivitas konstruksi.

Tiga kontributor penyumbang PM2.5 terbesar di Jakarta adalah kendaraan bermesin diesel sebesar 32,4 persen.

Kendaraan berbahan bakar bensin menyumbang sebesar 26,9 persen dan polutan jenis secondary sulfate mencapai 20,3 persen.

Partikel secondary sulfate terbentuk di atmosfer dari gas pencemar seperti sulfur dioksida dari berbagai aktivitas.

Jika digabungkan, ketiga sumber tersebut mendominasi pembentukan polusi dengan kontribusi sebesar 79,6 persen.

PM2.5 menjadi polutan paling berbahaya karena ukurannya sangat kecil sehingga mampu menembus saluran pernapasan dalam.

Tingginya paparan PM2.5 dapat memicu risiko asma, Infeksi Saluran Pernapasan Akut, kanker paru-paru, hingga kematian.

Studi tersebut juga menemukan tingginya konsentrasi PM2.5 di DKI Jakarta turut dipengaruhi oleh sumber regional.

Pola penyebaran partikulat menunjukkan adanya pergerakan polutan dari kawasan industri di daerah penyangga.

Menyikapi fenomena pencemaran regional ini, Puji menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendirian.

Tim peneliti ITB menyarankan agar pemerintah segera menerapkan standar bahan bakar yang lebih ketat.

Pemerintah juga disarankan mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi berstandar Euro IV maupun kendaraan listrik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan upaya internal tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kualitas udara buruk.

Masalah utama berada pada koordinasi aglomerasi terutama industri yang masih menggunakan bahan bakar batubara.

Pramono berharap pemerintah pusat ikut turun tangan untuk melakukan koordinasi agar kualitas udara teratasi.