Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan potensi energi terbarukan di wilayah Gunung Unggaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan surat keputusan izin panas bumi kepada PT PLN Persero untuk menggarap proyek tersebut.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi di Jakarta pada hari Rabu.

Selain untuk PLN, izin resmi pengelolaan wilayah kerja panas bumi juga diberikan kepada PT Telaga Ranu Geothermal.

Pemerintah menilai percepatan pengembangan sektor panas bumi sangat krusial guna mengoptimalkan potensi besar di dalam negeri.

Berdasarkan data kementerian, total potensi energi panas bumi nasional mencapai 23.202,77 megawatt.

Namun kapasitas yang sudah terpasang saat ini baru mencapai angka 2.776,39 megawatt di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekitar 88,4 persen potensi panas bumi Indonesia masih belum tergarap optimal.

Pemerintah berharap energi panas bumi dapat menjadi alternatif kuat yang mampu bersaing langsung dengan bahan bakar fosil.

Pasalnya, sumber energi terbarukan ini mampu menghadirkan pasokan listrik secara stabil selama 24 jam penuh.

Pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan rangkaian acara pameran konvensi panas bumi internasional.

Rencana Pemerintah Sepanjang Tahun

Pemerintah juga menyiapkan penawaran lima wilayah kerja panas bumi dan tujuh wilayah penugasan survei pendahuluan serta eksplorasi sepanjang 2026.

PT Pertamina Geothermal Energy menerima penugasan survei pendahuluan panas bumi di Cugudang Panti, sementara wilayah Bituang dipercayakan kepada PT Cakrawala Bituang Geothermal.

Selain itu, Kementerian ESDM saat ini sedang membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 guna menghadirkan terobosan lelang satu tahap atas arahan langsung dari menteri.