Kementerian Pertahanan membeberkan pertimbangan di balik rencana penjualan kapal perang RI latih milik TNI-AL Ki Hajar Dewantara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017.

Ia menjelaskan bahwa faktor utama dari rencana penjualan itu adalah usia kapal yang sudah tergolong tua buatan era 1980-an.

Kondisi fisik kapal yang sudah berusia lanjut tersebut menyebabkan kebutuhan serta biaya pemeliharaannya menjadi semakin tinggi.

Penghapusan aset milik negara ini diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Proses penjualan kapal perang tersebut saat ini masih harus menunggu persetujuan resmi dari Presiden dan DPR RI.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan usulan penjualan kapal perang tersebut lewat Surat Presiden yang dikirimkan ke DPR.

Usulan tertulis tersebut tertuang dalam Surpres Nomor R-33 yang dibacakan langsung dalam rapat Paripurna DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima surat permohonan persetujuan penjualan barang milik negara.

Barang milik negara yang diajukan untuk dijual tersebut berupa 1 unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara buatan Yugoslavia.

Surat dari Presiden RI dengan nomor R-33 tertanggal 14 Juli tersebut berisi permohonan resmi perihal persetujuan penjualan barang milik negara.

Rapat Paripurna DPR ke-2 masa sidang I 2026-2027 pada Selasa, 18 Agustus 2026, menjadi forum pembacaan surat permohonan tersebut oleh pimpinan rapat Sufmi Dasco Ahmad.