Pemerintah telah menyampaikan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jamaah.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen jika dibandingkan dengan BPIH tahun 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf memaparkan usulan ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/8).

Dalam rancangan terbaru ini, total pembiayaan dibagi menjadi dua komponen utama.

Komponen tersebut mencakup Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan nilai manfaat yang dikelola oleh badan terkait.

Bipih yang harus dibayarkan langsung oleh jamaah diusulkan sebesar Rp42.936.068,81 atau 40 persen.

Sementara itu, nilai manfaat yang ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ditetapkan sebesar Rp64.404.103,21 atau 60 persen.

Komposisi pembiayaan ini tentu berbeda dari tahun 2026 ketika porsi Bipih yang dibayar jamaah mencapai 62 persen.

Pemerintah berupaya agar kenaikan total biaya ini tidak memberatkan beban langsung yang harus ditanggung oleh para jamaah.

Penyusunan rancangan biaya tersebut mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan serta prinsip efisiensi penyelenggaraan.

Pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS dalam perhitungannya.

Selain itu, asumsi nilai tukar terhadap Saudi Riyal ditetapkan pada angka Rp4.666,67.

Biaya hidup bagi jamaah tetap dipertahankan sebesar 750 Saudi Riyal tanpa ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Sebaliknya, komponen biaya penerbangan mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.

Biaya penerbangan diusulkan naik dari Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919 per jamaah.

Kenaikan biaya penerbangan dipengaruhi oleh lonjakan harga avtur serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memberikan pengaruh terhadap harga minyak dunia.

Pembahasan usulan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.