Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana menyiapkan insentif pajak bagi para pengusaha yang mengembangkan sektor panas bumi.

Langkah tersebut bertujuan mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia agar target kedaulatan energi nasional dapat segera tercapai.

Revisi Aturan dan Tantangan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden yang berlaku saat ini guna menciptakan iklim investasi yang jauh lebih ramah.

Bahlil mengungkapkan bahwa potensi panas bumi di Indonesia sangat besar dengan total mencapai 23.202,77 MW.

Kendati demikian, kapasitas terpasang baru berada di kisaran 2.776,39 MW atau mencakup sekitar 11,6 persen dari total potensi yang tersedia.

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan regulasi, masalah perizinan yang panjang, hingga faktor kecepatan eksekusi di lapangan.

Tuntutan Komitmen Tegas untuk Para Pengusaha

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pengusaha harus memiliki komitmen tinggi dan tidak menahan proyek yang sudah mendapatkan konsesi resmi.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pebisnis yang kerap mengajukan penghentian sementara operasional sebagai strategi untuk memperpanjang masa kontrak.

Pemerintah memastikan terbuka bagi siapa saja yang ingin menggarap sektor ini asalkan pengerjaannya dilakukan secara cepat dan tuntas.