Pemerintah Arab Saudi dikabarkan melakukan pemblokiran terhadap dana down payment atau uang muka pelaksanaan ibadah haji milik Indonesia untuk tahun 2027.

Jumlah dana uang muka yang diblokir tersebut dilaporkan mencapai 14 juta riyal atau setara dengan nilai Rp66,6 miliar menggunakan kurs Rp4.760.

Informasi resmi terkait pemblokiran dana ini disampaikan langsung dalam rapat bersama Komisi VIII DPR pada hari Rabu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa tindakan dari otoritas Saudi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran asuransi haji 2026.

Otoritas Arab Saudi menuding terdapat sekitar 600 jemaah asal Indonesia pada tahun 2026 yang menderita sembilan penyakit kronis tertentu.

Para jemaah tersebut dinilai seharusnya tidak lolos dalam tahapan tes kesehatan atau istitha'ah kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci.

Sejumlah penyakit kronis yang disorot meliputi gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, sirosis, masalah saraf, psikiatri berat, hingga TBC.

Menanggapi sanksi tersebut, pihak Kementerian Haji dan Umrah menilai langkah pemblokiran dana ini mengandung persoalan yang tidak sesuai undang-undang.

Uang muka yang telanjur dikirimkan pemerintah Indonesia merupakan dana yang diperuntukkan secara khusus untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2027.

Namun pihak otoritas Saudi justru memblokir serta berencana mengambil dana tersebut untuk permasalahan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan tahun 2026.

Pemerintah Indonesia kini tengah meminta rincian lengkap mengenai duggaran pelanggaran asuransi yang dimaksud untuk melakukan verifikasi mendalam.

Sebagai langkah lanjutan, pihak kementerian telah melayangkan nota diplomatik berisi keberatan resmi kepada pihak berwenang di Arab Saudi.

Dahnil juga turut meminta dukungan penuh dari pihak parlemen agar dapat mengambil sikap tegas dalam menghadapi persoalan sanksi pemblokiran ini.