Presiden Portugal Antonio Jose Seguro telah mengesahkan kebijakan baru yang melarang pemakaian cadar di ruang publik.

Langkah tersebut didasari pandangan bahwa bagian wajah memegang peran penting dalam komunikasi manusia.

Aturan ini melarang berbagai kain penutup wajah yang menghalangi proses identifikasi di area publik.

Kebijakan serupa juga mencakup larangan atas segala bentuk paksaan yang mewajibkan seseorang menutupi wajah.

Regulasi ini mendapat penolakan dari para aktivis hak asasi manusia karena dianggap membatasi kebebasan.

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa isu tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi di masyarakat.

Aturan yang dijuluki sebagai undang-undang burqa ini mulanya dicetuskan oleh kelompok partai sayap kanan.

Parlemen Portugal kemudian mengesahkan regulasi tersebut setelah mendapat dukungan dari koalisi pemerintah.

Pelanggar aturan ini terancam hukuman denda yang berkisar dari 150 hingga 3.000 euro.

Pemerintah memberikan pengecualian untuk alasan kesehatan, kebutuhan profesional, artistik, maupun kondisi cuaca.

Pengecualian khusus juga berlaku di dalam area tempat ibadah, kantor perwakilan diplomatik, serta pesawat terbang.

Para aktivis hak asasi manusia menilai ketentuan tersebut secara nyata membatasi hak perempuan dalam menentukan pilihan busana mereka.

Kebijakan kontroversial ini pertama kali diusulkan oleh kelompok politik sayap kanan sebelum akhirnya memperoleh pengesahan dari parlemen pada Juli lalu.