Universitas Gadjah Mada akhirnya buka suara terkait isu koordinasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Isu tersebut muncul di tengah polemik dugaan ijazah palsu yang kini masih bergulir di ranah hukum.

Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, menegaskan bahwa pihak kampus tidak pernah melakukan koordinasi langsung dengan Jokowi.

Seluruh proses penyerahan data dilakukan secara kelembagaan demi memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Permintaan data tersebut juga ditujukan secara langsung kepada institusi UGM, bukan kepada individu tertentu.

Meskipun polemik masih menjadi perhatian publik, pihak kampus menyatakan sikapnya tidak pernah berubah.

UGM tetap konsisten menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan alumnus resmi Fakultas Kehutanan.

Berdasarkan catatan akademik, Jokowi mulai menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1980 di fakultas tersebut.

Ia tercatat memiliki nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan berhasil menyelesaikan studinya pada 5 November 1985.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan, aparat penegak hukum memang meminta sejumlah data penting.

Data yang diserahkan mencakup dokumen perkuliahan, data pribadi, serta foto-foto kegiatan masa kuliah.

Selain itu, penyidik juga mendapatkan akses untuk meminta keterangan dari sejumlah alumni yang merupakan rekan seangkatan.

Andi Sandi mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendampingi pemeriksaan keterangan dari para senior di kampus.

Seluruh informasi dan dokumen tersebut diberikan semata-mata untuk membantu aparat penegak hukum.

UGM memastikan bahwa semua langkah yang diambil sudah sesuai dengan permintaan resmi dari penegak hukum.