Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka memberikan tanggapan terkait polemik yang terus mempermasalahkan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai berbagai tudingan mengenai ijazah palsu tersebut sangat tidak masuk akal jika melihat rekam jejak panjang perjalanan politik mantan kepala negara itu.

Menurutnya, pencalonan dalam kontestasi politik resmi selalu melibatkan partai politik terkemuka dan terbukti didukung penuh oleh PDI Perjuangan.

Pihaknya merasa heran bagaimana mungkin dokumen pendidikan yang tidak memenuhi syarat bisa lolos melewati verifikasi partai besar dan penyelenggara pemilu.

Proses seleksi ketat tersebut telah dilalui mulai dari pemilihan kepala daerah tingkat kota hingga pemilihan presiden sebanyak dua periode kepemimpinan.

Dedy juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan resmi kepada KPU atau Bawaslu ketika masa pencalonan berlangsung dulu.

Ia menduga kemunculan polemik berulang ini lebih didasari oleh ketidaksukaan personal sebagian kalangan terhadap sosok kepemimpinan Joko Widodo.

Rasa kejengkelan yang berlebihan dinilai membuat sebagian orang menutup mata terhadap kinerja nyata serta pencapaian rating kepuasan yang pernah diraih.

Masyarakat diimbau agar bisa menilai secara objektif dengan melihat langsung hasil kerja nyata selama menjabat sebagai kepala daerah hingga presiden.

Pihak yang terus memperdebatkan keaslian dokumen tersebut dinilai sebagai orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan politik masa lalu.

Sementara itu, pemilik dokumen pendidikan yang sah telah kembali menjalani aktivitas kesehariannya sebagai warga negara biasa di tengah masyarakat.