Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia memastikan seluruh kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China bakal dialihkan sepenuhnya.

Pengalihan tersebut dilakukan langsung kepada pihak Kementerian Keuangan setelah melalui proses koordinasi intensif antarlembaga terkait.

Kepemilikan saham BUMN dalam proyek strategis tersebut selama ini dikelola secara bersama lewat perusahaan konsorsium pelat merah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

COO BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan bahwa seluruh saham konsorsium BUMN itu akan dihibahkan sepenuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dony ketika ditemui awak media di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prioritas utama dari langkah kebijakan saat ini adalah memastikan seluruh proses peralihan saham tersebut bisa segera dirampungkan secepatnya.

Sebelumnya, kesepakatan pengambilalihan saham ini terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan khusus dengan pihak Danantara.

Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa saham KCIC nantinya akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle di bawah kementerian.

Pengelolaan melalui lembaga khusus tersebut dipastikan tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Special Mission Vehicle sendiri merupakan lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang mempunyai tugas mendukung pembiayaan pembangunan.

Sejumlah lembaga tersebut antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Purbaya secara tegas juga memastikan bahwa pengalihan saham tersebut tidak berarti utang proyek kereta cepat akan dialihkan ke APBN.

Menurut perhitungan pemerintah, lembaga khusus tersebut memiliki kemampuan keuangan yang mandiri untuk mengelola aset tanpa suntikan dana.

Komposisi saat ini mencatat sebanyak 60 persen saham KCIC dimiliki oleh konsorsium PSBI yang beranggotakan sejumlah perusahaan pelat merah.

Perusahaan BUMN tersebut meliputi PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara.

Sementara itu, sisa 40 persen kepemilikan saham lainnya dipegang oleh konsorsium asal China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Pemerintah saat ini sedang mempercepat proses peralihan kepemilikan saham agar bisa selesai sesuai target pada pertengahan September.