Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada para korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang kehilangan berkas-berkas penting.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran Dukcapil untuk mempermudah proses penerbitan kembali.

Kebijakan tersebut mencakup pemulihan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, serta Kartu Keluarga warga terdampak.

Proses pencetakan kembali dapat dilakukan secara mudah karena hampir seluruh data penduduk Indonesia telah tersimpan aman di server pusat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi pengenalan wajah turut mendukung percepatan verifikasi identitas masyarakat di lokasi bencana secara akurat.

Petugas dari Dukcapil juga akan diterjunkan langsung mendatangi posko-posko pengungsian guna melayani warga yang membutuhkan bantuan.

Tidak hanya dokumen kependudukan, koordinasi lintas instansi juga dilakukan untuk mengurus surat tanah dan berkas penting lainnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pihak kepolisian akan dilibatkan dalam pencetakan ulang surat kepemilikan kendaraan.

Seluruh layanan pengurusan dokumen penting bagi para penyintas bencana gempa di NTT ini dipastikan tidak dipungut biaya alias gratis.

Langkah nyata negara tersebut diharapkan mampu meringankan beban warga yang sedang menghadapi masa sulit di pengungsian.

Dalam keterangannya usai meninjau langsung posko pengungsian di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Tito menegaskan bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat yang tengah mengalami musibah.

Koordinasi dengan pihak kepolisian nantinya meliputi pengurusan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, hingga Surat Izin Mengemudi yang ikut rusak atau lenyap akibat bencana.