Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat selisih biaya kepemilikan yang cukup besar antara kedua model mobil elektrifikasi tersebut.

Namun, perbedaan besaran pajak ini tidak dipicu secara langsung oleh teknologi hybrid ataupun PHEV yang disematkan pada kendaraan.

Peran Nilai Jual Kendaraan dalam Penentuan PKB

Komponen nilai jual kendaraan atau NJKB memegang peranan penting dalam menentukan besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor.

Angka nilai jual tersebut tentu saja berbeda dari harga jual akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen saat melakukan pembelian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 mencatat nilai jual BYD M6 DM berada di kisaran Rp 104 juta sampai Rp 123 juta.

Faktor nilai jual yang relatif terjangkau inilah yang membuat perhitungan kewajiban pajak tahunannya menjadi lebih rendah.

Sementara itu, NJKB dari kendaraan lain memiliki besaran berbeda sehingga menghasilkan nominal pajak yang ikut mengalami perubahan.

Kenyataan ini membuktikan bahwa harga pembelian kendaraan tidak bisa dijadikan patokan tunggal untuk memperkirakan pajak tahunan.

Mobil dengan harga beli yang lebih tinggi belum tentu menghasilkan selisih pajak tahunan yang sebanding di kemudian hari.

Besaran tarif PKB serta penerapan opsen juga diketahui memiliki ketentuan yang berbeda di setiap wilayah provinsi di Indonesia.

Seluruh perhitungan tersebut mengacu pada kendaraan kepemilikan pertama yang terdaftar secara sah di wilayah DKI Jakarta.

Nominal akhir yang harus dibayarkan tentu dapat menunjukkan perbedaan apabila kendaraan didaftarkan pada wilayah provinsi lain.

Calon pembeli mobil hybrid disarankan untuk menjadikan pajak tahunan sebagai salah satu pertimbangan utama biaya kepemilikan.

Selisih nominal yang cukup jauh antar model menegaskan bahwa anggaran operasional kendaraan tidak hanya bergantung pada harga beli.