Sejumlah kementerian lintas sektor menegaskan posisi penting industri tembakau sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Kontribusi besar tersebut dinilai berseberangan dengan berbagai rancangan aturan yang justru menekan keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengaturan produk tembakau memicu kekhawatiran penurunan stabilitas ekonomi dan risiko pemutusan hubungan kerja.

Usulan penyeragaman warna kemasan dalam draf regulasi tersebut mendatangkan keberatan dari berbagai pihak terkait.

Ancaman Sektor Ketenagakerjaan dan Rantai Pasok

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja dari hulu hingga hilir pada tahun 2024 mencapai 5,3 juta orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor padat karya ini memiliki rantai pasok panjang yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Data lain dari instansi terkait bahkan menunjukkan adanya angka penyerapan tenaga kerja yang mencapai 6 juta orang.

Tekanan regulasi serta kenaikan cukai yang terlalu agresif memiliki korelasi langsung dengan kebijakan efisiensi perusahaan.

Kondisi tersebut memperbesar risiko kerentanan berupa pemutusan hubungan kerja bagi para buruh di berbagai tingkatan.

Sebagian besar buruh linting merupakan perempuan yang memiliki keterbatasan kompetensi untuk mencari pekerjaan pengganti.

Penurunan pendapatan industri membawa dampak berantai yang sangat luas bagi ekosistem ketenagakerjaan nasional secara keseluruhan.

Potensi kehilangan kesempatan kerja dapat mencapai ratusan ribu orang secara langsung maupun dalam skala perekonomian luas.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Nusa Tenggara Barat mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait efek domino kebijakan tersebut.

Penjualan produk rokok legal yang menurun secara otomatis akan memangkas daya serap pabrikan terhadap hasil panen lokal.

Sekitar 98% hasil produksi tembakau nasional bergantung sepenuhnya pada industri rokok yang menyerap keseluruhan panen petani.

Kebijakan kemasan polos dinilai justru berisiko menyuburkan peredaran produk ilegal di pasaran.

Komoditas tembakau tetap menjadi pilihan utama petani di Lombok karena faktor kesesuaian lahan dan budaya turun-temurun.

Presiden RI diminta untuk meninjau ulang seluruh kebijakan yang dinilai kurang akomodatif terhadap mata pencaharian masyarakat kecil.

Sektor strategis ini juga menjadi salah satu kontributor komoditas nonmigas dengan kinerja stabil selama lima tahun terakhir.