Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyatakan sikap untuk menemui Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut diambil guna meminta kejelasan hukum mengenai status penggunaan Bendera Bulan Bintang.

Keputusan ini muncul menyusul insiden kericuhan yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh di Banda Aceh.

Kericuhan bermula ketika sejumlah massa mengibarkan bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Aparat keamanan segera bergerak menertibkan aksi pengibaran tersebut di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyebutkan bahwa kondisi keamanan wilayah kini sudah kembali kondusif.

Kendati demikian, perkembangan situasi tetap menjadi fokus perhatian serius dari aparat dan pemerintah.

Ketua DPRA Zulfadli mengingatkan bahwa daerah tersebut sebenarnya telah memiliki qanun khusus.

Aturan tersebut tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Kendati demikian, implementasi aturan itu masih menghadapi perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh menilai keputusan mutlak dari pusat sangat diperlukan untuk menghindari polemik berkelanjutan.

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga merumuskan enam rekomendasi penting pasca insiden tersebut.

Salah satu poin pentingnya adalah mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan.

Pemerintah daerah juga memperkuat komunikasi bersama para ulama serta tokoh masyarakat setempat.

Langkah komunikasi publik yang menenangkan terus didorong agar situasi tidak semakin memanas.

Stabilitas perdamaian dinilai sebagai fondasi utama yang wajib dijaga dalam proses pembangunan.