Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap insiden pencopotan Bendera Merah Putih di Bandara Aceh.

Peristiwa tersebut terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang berlangsung hari Sabtu.

Kejadian itu turut diwarnai aksi perusakan lambang negara Garuda Pancasila dan memicu bentrokan antara warga dan aparat.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meminta masyarakat tidak memperkeruh situasi.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga tetapi tetap harus mengikuti aturan hukum.

Simbol negara seperti Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila wajib dihormati oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah tetap menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat tanpa harus melakukan tindakan kekerasan.

Djamari mengingatkan agar pencapaian perdamaian selama dua dekade di wilayah tersebut tidak dipertaruhkan akibat konflik baru.

Perdamaian harus terus dirawat melalui semangat persaudaraan, dialog, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kedudukan Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila telah diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang.

Aparat keamanan diminta agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait insiden penurunan bendera tersebut.

Pemeriksaan secara objektif harus dilakukan untuk mendalami pelaku, motif, serta dugaan unsur pidana.

Pelaku tindak pidana harus diproses secara tegas dan adil sesuai ketentuan hukum.

Tindakan perusakan serta kekerasan yang terjadi akan ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat berwenang.