Sikap kritis Mahfud MD terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan publik luas.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa keberaniannya dalam mengambil keputusan tegas bukanlah hal baru yang hanya dilakukan saat berada di luar pemerintahan.

Ia menceritakan pengalaman penting ketika menjabat di lembaga yudikatif untuk menyelamatkan pelaksanaan Pemilu 2009.

Situasi genting tersebut terjadi beberapa hari menjelang hari pencoblosan akibat persoalan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah.

Saat itu, lebih dari 3,5 juta warga negara terancam kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT.

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla-Wiranto.

Kedua kubu sempat menggelar konferensi pers dan mengancam akan memboikot serta mengundurkan diri dari kontestasi.

Mahfud menyebut langkah mundur para kandidat menjelang hari pencoblosan berpotensi besar memicu kekacauan nasional.

Kala itu, surat suara sudah tercetak dan belum ada regulasi hukum yang menjatuhkan sanksi bagi peserta pemilu yang mundur.

Mahkamah Konstitusi lantas mengambil langkah cepat dengan membatalkan aturan undang-undang yang terlalu kaku.

Putusan tersebut memastikan warga yang tidak masuk DPT tetap bisa menggunakan hak pilih menggunakan KTP atau paspor.

Kebijakan itu juga dibarengi aturan ketat guna mencegah potensi mobilisasi pemilih yang berpindah-pindah antar TPS.

Mahfud mengatakan MK mempertimbangkan kemungkinan adanya mobilisasi pemilih yang berpindah-pindah dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lainnya.

Karena itu, pemilih yang menggunakan KTP atau paspor hanya diperbolehkan menyalurkan suara pada jam terakhir.

Pemungutan suara bagi pemilih khusus tersebut dibatasi mulai pukul 11.00 hingga 12.00 siang.

Langkah taktis tersebut berhasil meredakan situasi tegang sehingga Pemilu 2009 tetap berjalan tanpa ada calon yang mundur.