Pemerintah pusat bergerak cepat merespons dinamika yang terjadi di Provinsi Aceh belakangan ini. Langkah penuntasan masalah tersebut dijalankan berdasarkan instruksi langsung dari kepala negara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dirinya telah menerima perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah itu berfokus pada penyelesaian berbagai persoalan krusial di wilayah tersebut.

Koordinasi intensif kini mulai dilakukan kementerian terkait bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah strategis ini berkaitan erat dengan masa berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang segera habis.

Masa berlaku regulasi otonomi khusus tersebut dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Pihak kementerian berharap proses revisi aturan ini dapat rampung lebih cepat dari jadwal.

Supratman menyampaikan target tersebut seusai melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin daerah. Dia telah menjalin komunikasi langsung dengan gubernur, wakil gubernur, serta pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pertemuan intensif tersebut secara khusus membahas rancangan undang-undang otonomi khusus yang sedang berjalan. Pemerintah menaruh perhatian besar agar regulasi baru ini bisa disahkan sesegera mungkin.

Dinamika di daerah tersebut sebelumnya sempat diwarnai aksi unjuk rasa oleh sebagian elemen masyarakat.

Demonstrasi itu menuntut adanya kejelasan hukum terkait persoalan bendera yang selama ini menjadi diskursus publik.

Pemerintah provinsi bersama dewan perwakilan rakyat daerah akhirnya mengambil sikap bersama untuk berkonsultasi. Mereka berencana mendatangi kementerian dalam negeri demi meminta kepastian hukum mengenai polemik Bendera Bulan Bintang.

Kesepakatan konsultasi tersebut dirumuskan melalui rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Pertemuan penting itu dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi militer, kepolisian, kejaksaan, serta unsur pimpinan daerah lainnya.