PT PLN merampungkan pemulihan sebelas gardu induk yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bencana alam tersebut terjadi pada Sabtu pagi dengan kekuatan Magnitudo 7.

Proses pemulihan seluruh gardu induk tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas jam.

Kini fasilitas kelistrikan tersebut telah kembali beroperasi secara penuh seratus persen.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa langkah ini memastikan sistem pasokan utama kembali normal.

Upaya itu juga mempercepat penyaluran listrik menuju jaringan distribusi dan pelanggan di berbagai wilayah Flores.

Dari sisi pembangkitan, daya mampu pasok tercatat telah mencapai 111 MW.

Angka tersebut dinilai sudah lebih dari cukup untuk melayani beban saat ini yang berada di sekitar 95 MW.

Kondisi beban normal di wilayah tersebut biasanya memerlukan pasokan sekitar 105 MW.

Setelah pasokan utama siap, fokus pemulihan dialihkan sepenuhnya pada jaringan distribusi.

Saat ini masih tersisa satu penyulang yang mengalami gangguan akibat dampak gempa dan longsor.

Sejumlah tiang listrik dilaporkan roboh dan patah sehingga membutuhkan perbaikan serta penggantian segera.

Seluruh kekuatan dan personel telah dikerahkan secara penuh untuk memperbaiki tiang yang rusak.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengungkapkan dua wilayah terdampak cukup berat.

Kedua wilayah tersebut adalah Kabupaten Nagekeo dan Reo.

PLN memberikan perhatian khusus dengan melakukan pemetaan detail terhadap titik kerusakan.

Petugas, material, dan peralatan dikerahkan secara masif dan terfokus ke Nagekeo serta Reo.

Dukungan tambahan akan dimobilisasi dari wilayah lain apabila diperlukan untuk mempercepat pemulihan.

Prioritas utama penyaluran diberikan kepada fasilitas publik dan vital seperti rumah sakit.

Fasilitas lain yang diprioritaskan meliputi bandar udara, kantor pemerintahan, dan tempat pengungsian.

Di tengah kondisi gempa susulan, keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama.

PLN berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, dan Polri dalam penanganan di lapangan.