Latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik luas setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana terus melancarkan kritikan tajam.

Kritik berulang yang disampaikan Denny memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan mengenai motif di balik tindakan tersebut.

Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara, Andi Azwan, menilai sikap Denny tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak politiknya yang sarat pengalaman.

Andi mengingatkan bahwa Denny pernah menjadi kader partai, maju di Pilkada Kalimantan Selatan, hingga mencoba peruntungan sebagai calon legislatif.

Namun, seluruh langkah politik yang pernah dicoba oleh Denny tersebut selalu berakhir dengan kegagalan.

Denny kini tampak begitu berapi-api dan getol menyelidiki ijazah milik Gibran melalui sayembara berhadiah besar.

Nilai hadiah dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Denny tersebut bahkan dilaporkan telah mencapai Rp250 juta.

Selain itu, Andi juga menyinggung keterlibatan masa lalu Denny di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 silam.

Pada tahun tersebut, permohonan yang diajukan oleh Denny secara resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Menariknya, penolakan permohonan tersebut terjadi ketika Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan paman Gibran.

Berdasarkan rangkaian peristiwa itu, Andi menyimpulkan bahwa tindakan Denny merupakan upaya mencari eksistensi di ranah hukum.

Kini, Denny kembali memunculkan diri dengan menantang Gibran secara terbuka untuk menunjukkan ijazah sekolah menengah atas miliknya.

Gibran sendiri diketahui pernah menempuh pendidikan setingkat sekolah menengah atas di luar negeri tepatnya di Singapura.

Ia bersekolah di Orchid Park Secondary School dan menyelesaikan ujian O-Level yang menjadi akhir jenjang sekolah menengah di sana.

Keabsahan dokumen pendidikan luar negeri tersebut kini dipersoalkan karena syarat pencalonan wakil presiden mewajibkan kelulusan sekolah.

Proses penyetaraan dokumen pendidikan Gibran akhirnya digugat secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.