Pemerintah pusat resmi mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh instansi di berbagai sektor untuk memberikan keleluasaan waktu bekerja.

Kebijakan tersebut ditujukan kepada lembaga publik, instansi pemerintah, serta perusahaan swasta di seluruh wilayah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan anjuran agar pimpinan kantor memberikan fleksibilitas kerja pada tanggal 18 Agustus 2026.

Ketentuan ini tertuang secara resmi dalam surat edaran Mensesneg nomor B-17/M/S/TU. 00.03/08/2026 yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2026.

Penerbitan surat edaran ini berkaitan dengan upaya menyemarakkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah ingin mendorong keterlibatan serta partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam momen peringatan tersebut.

Kendati demikian, pelaksanaan keleluasaan bekerja ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan operasional masing-masing kantor.

Setiap instansi diminta untuk tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas tanpa terkecuali.

Instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik langsung harus mengatur penugasan pegawai secara proporsional.

Sektor esensial tersebut meliputi layanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, hingga transportasi.

Pengaturan proporsional ini diperlukan agar pelayanan esensial kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Informasi mengenai imbauan ini dirilis pada hari Minggu, 16 Agu 2026 pukul 13:51 WIB berdasarkan keterangan resmi.