Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Langkah strategis tersebut ditujukan untuk menarik modal global.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan mendorong dana milik orang kaya Indonesia yang tersimpan di luar negeri agar kembali masuk ke sistem keuangan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebutkan bahwa kawasan tersebut disiapkan menjadi ekosistem yang mampu bersaing dengan pusat finansial internasional lain.

Pemerintah telah merancang beragam insentif menarik bagi investor.

Insentif tersebut menyasar para talenta global hingga kelompok individu dengan kekayaan tinggi atau High Net Worth Individuals.

Fasilitas yang disiapkan mencakup golden visa serta peraturan perpajakan akumulatif nol persen di kawasan tersebut.

Para ekspatriat juga berpotensi tidak dikenakan pajak.

Pusat Finansial Internasional Indonesia nantinya dapat menjadi wadah pengelolaan dana High Net Worth Individuals.

Pengelolaan dana tersebut melibatkan berbagai instrumen keuangan.

Instrumen yang digunakan mencakup family office serta treasury center.

Pemerintah pun membuka opsi pemberian kewarganegaraan ganda bagi pemodal maupun talenta tertentu.

Kepastian hukum dengan standar internasional juga akan ditawarkan kepada para pelaku di kawasan tersebut.

Mekanisme hukum tetap berada dalam struktur Mahkamah Agung.

Namun, prinsip hukum komersial internasional akan diadopsi.

Skema ini sejalan dengan rencana penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak.

Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan hakim ad hoc dari luar negeri.

Dana yang berhasil dihimpun ditekankan tidak boleh hanya berputar di sektor keuangan semata.

Modal tersebut wajib masuk ke sektor riil.

Langkah ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dana yang terkumpul dapat dipakai membiayai proyek strategis.

Proyek tersebut termasuk yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.