Perkara hukum yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum mengajukan permohonan praperadilan keempat untuk menguji keabsahan proses penyidikan.

Langkah hukum ini membawa sejumlah persoalan krusial terkait prosedur yang dijalankan oleh pihak penyidik.

Refly Harun selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa terdapat tiga persoalan utama yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Persoalan pertama berkaitan dengan tindakan pencekalan dan penarikan paspor yang dinilai cacat hukum sejak awal.

Selain masa berlaku yang semestinya sudah berakhir, pemberitahuan pencekalan tersebut tidak pernah disampaikan kepada tersangka.

Poin kedua yang disorot adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang tidak pernah diterima oleh pihak Roy Suryo.

Ketiadaan dokumen resmi itu dinilai bukan sekadar masalah administratif, melainkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Persoalan ketiga menyangkut dasar hukum penetapan tersangka yang dianggap mencampuradukkan dua rezim hukum sekaligus.

Penyidik disebut menggunakan ketentuan dari KUHP Lama dan KUHP Baru secara bersamaan dalam menetapkan status tersangka.

Melalui berbagai argumen tersebut, pihak pemohon berharap hakim dapat menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum.

Apabila permohonan ini dikabulkan, status tersangka yang disandang oleh kliennya otomatis harus dinyatakan gugur.

Upaya hukum berulang ini juga dipandang sebagai bentuk kontrol publik terhadap kinerja aparat.