Perkara hukum yang melibatkan pakar telematika Roy Suryo bersama Tifauzia Tyassuma kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan purnawirawan TNI.

Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko secara terbuka menilai terdapat kejanggalan mendasar dalam proses hukum yang sedang berjalan terhadap keduanya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, proses hukum terus bergulir meski ijazah asli yang menjadi pangkal polemik belum pernah ditunjukkan ke publik.

Ia mempertanyakan langkah aparat penegak hukum yang langsung menyematkan status tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik kepada pihak penanya.

Bagi Soenarko, penanganan perkara ini tampak tidak wajar dan memunculkan kesan adanya upaya pembungkaman bagi pihak yang kritis.

Secara tegas ia menyebut situasi penegakan hukum ini sebagai sebuah dagelan politik yang melibatkan kekuatan pihak tertentu.

Sebelumnya, upaya praperadilan jilid IV yang diajukan Roy Suryo menjadi sorotan di tengah rangkaian wajib lapor yang telah ia jalani.

Roy mengaku telah melaksanakan kewajiban lapor sebanyak 30 kali sejak awal November tanpa pernah menerima dokumen penting seperti SPDP.

Dalam keterangannya, ia menyoroti bahwa Roy Suryo tetap tertib menjalani kewajiban lapor hingga puluhan kali meskipun merasa tidak mendapat keadilan prosedural.

Mantan pejabat tinggi militer itu menilai seluruh rangkaian penanganan perkara tersebut kental dengan nuansa permainan politik kotor dari pihak yang berkuasa.