Fenomena penggunaan pengeras suara berkekuatan tinggi atau sound horeg kembali marak di berbagai wilayah Jawa Timur.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengambil langkah penertiban yang lebih ketat.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Eddy Supriyanto menyatakan aktivitas ini sekarang diatur melalui Surat Edaran Bersama.

Regulasi itu melibatkan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta Pangdam V/Brawijaya untuk mengendalikan kegiatan di lapangan.

Gabungan personel dari Satpol PP, TNI, dan Polri telah diterjunkan untuk melakukan pengawasan langsung.

Pihak berwenang menelusuri berbagai titik kegiatan guna memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan yang berlaku.

Melalui aturan bersama ini, penyelenggara tidak lagi diizinkan mengadakan kegiatan secara sembarangan.

Regulasi menetapkan batas maksimal desibel yang berbeda antara acara di satu tempat dan pawai keliling.

Kegiatan statis di satu titik dibatasi maksimal 120 desibel dengan kewajiban mengantongi izin resmi dari kepolisian.

Sementara itu, kegiatan non-statis seperti karnaval atau parade jalan raya dibatasi maksimal 80 desibel.

Aturan tersebut juga melarang kendaraan pengangkut suara melintas di dekat fasilitas kesehatan dan rumah ibadah.

Kawasan pendidikan turut menjadi zona larangan demi menjaga ketertiban umum selama perayaan berlangsung.

Petugas memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam surat edaran.

Bentuk penindakan mencakup pencabutan izin usaha, pembubaran paksa, hingga proses hukum oleh aparat kepolisian.