Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terkait kemunculan kembali kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pihaknya memastikan Kementerian Keuangan tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap proses hukum yang tengah berjalan di penegak hukum.

Dua pegawai pajak sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari.

Menurut Purbaya, perkara tersebut merupakan kasus lama yang terus berkembang selama proses penegakan hukum berlangsung.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut langsung di Jakarta pada hari Jumat tanggal 14.08.2026.

Situasi ini dinilai sebagai pengingat penting bagi seluruh jajaran pegawai pajak agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Setiap tindakan para pegawai kini berada dalam pengawasan ketat dari berbagai aparat penegak hukum.

Walau tidak mencampuri substansi perkara, Kementerian Keuangan tetap memberikan pendampingan hukum bagi dua pegawai DJP tersebut.

Purbaya juga sempat menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kediaman seorang pemeriksa pajak di Malang.

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan barang bukti berupa emas seberat 1,3 kilogram serta uang tunai Rp100 juta.

Menanggapi temuan tersebut, ia kembali mengingatkan jajaran DJP agar menjaga integritas dalam bekerja.

Jumlah pegawai yang terseret kasus hukum tersebut dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai DJP.

Sebagian besar pegawai disebut sudah mengikuti arah jalur yang telah ditentukan oleh institusi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan pegawai berinisial BP dan SR sebagai tersangka untuk periode tahun 2008-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, memaparkan dugaan manipulasi HS Code produk ekspor.

Produk dissolving pulp diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp demi mengurangi nilai kewajiban pajak perusahaan.

Akibat tindakan manipulasi tersebut, negara mengalami kerugian pendapatan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Kedua tersangka juga diduga mengabaikan tugas pengawasan serta menerima sejumlah uang dari pihak perusahaan terkait.