Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Kehadiran bursa tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2027.

Langkah strategis itu ditempatkan langsung di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna membangun harga referensi komoditas.

Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari sistem ekspor satu pintu yang sudah dibahas sebelumnya oleh pemerintah dan OJK.

Presiden Prabowo menyampaikan rencana penting ini saat menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2027 di gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pidatonya, ia menyoroti posisi Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi produsen besar bagi berbagai komoditas dunia.

Komoditas utama tersebut mencakup kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga komoditas andalan karet.

Namun, ia menyayangkan harga komoditas kekayaan bumi Indonesia selama ini justru sering ditentukan di luar negeri.

Negara lain yang tidak memiliki komoditas tersebut justru memegang kendali dalam menetapkan harga pasaran.

Kondisi itu membuat Indonesia menanggung beban biaya produksi sementara pusat keuangan luar negeri menikmati keuntungannya.

Pemerintah meminta dukungan penuh dari DPR agar ketentuan penyelenggaraan bursa ini segera dibahas dan disahkan.

Aturan pembentukan bursa komoditas tersebut ditargetkan dapat diterbitkan paling lambat pada tanggal 17 September 2026.

Melalui bursa ini, pemerintah bertekad mewujudkan Indonesia Reference Price untuk komoditas utama ekspor nasional.

Sistem bursa dirancang menjadi pasar yang transparan, likuid, dan dipercaya oleh para pelaku ekonomi dunia.

Produsen, petani, eksportir, pembeli, serta investor akan dipertemukan dalam satu sistem pengawasan data transaksi.

Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu mempersempit celah manipulasi dalam aktivitas perdagangan komoditas.

Otoritas Jasa Keuangan bahkan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal berjalannya bursa komoditas strategis.

Transformasi perdagangan ini menegaskan komitmen Indonesia agar tidak lagi sekadar menjadi negara tempat komoditas digali.

Indonesia kini bertekad keluar sebagai penentu harga komoditas dunia demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.