Pemerintah memastikan pengumpulan data sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistika tidak akan dipakai untuk mengejar pendapatan maupun kekayaan pribadi warga negara.

Jaminan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen RI.

Kepala Negara meminta seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dan mengisi data sensus dengan jujur hingga akhir bulan Agustus 2026.

Sebanyak 251.000 petugas sensus saat ini telah diterjunkan langsung untuk bekerja melakukan pendataan di berbagai desa seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Prabowo, informasi yang terkumpul dari kegiatan sensus ekonomi tersebut bakal difokuskan untuk menyusun anggaran negara secara lebih tepat sasaran.

Pembaruan data itu memiliki peran krusial dalam mengalkulasi Produk Domestik Bruto serta mengelola rasio defisit belanja negara dengan lebih baik.

Dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2027, pemerintah mengasumsikan besaran Produk Domestik Bruto mencapai Rp27.987 triliun.

Jika pembiayaan dipatok pada angka Rp671,2 triliun, maka defisit anggaran tercatat berada di level 2,04 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Namun, besaran defisit tersebut berpotensi menjadi lebih kecil apabila Produk Domestik Bruto yang tercatat ternyata menunjukkan angka yang lebih tinggi.

Selain itu, rangkaian kegiatan sensus ekonomi 2026 ini juga sekaligus menghasilkan pembaruan data tunggal sosial serta ekonomi tingkat nasional.

Di hadapan para anggota dewan, Prabowo menegaskan bahwa prinsip disiplin fiskal tidak boleh berhenti hanya pada saat anggaran resmi disahkan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa disiplin fiskal wajib terus hadir secara konsisten sampai pada tahap eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.