Pemerintah telah memaparkan kerangka ekonomi makro dan target pembangunan nasional untuk tahun anggaran mendatang di hadapan parlemen.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dirancang guna menopang delapan agenda prioritas utama nasional secara bertahap.

Delapan program prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, serta bidang kesehatan.

Selain itu, fokus kebijakan juga diarahkan pada hilirisasi, industrialisasi, penguatan infrastruktur, perumahan, hingga ketahanan bencana.

Agenda prioritas ini turut didukung oleh penguatan sektor pertahanan, keamanan, penegakan hukum, tata kelola, dan diplomasi ekonomi.

Belanja negara dalam rancangan anggaran tersebut direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan berada di angka Rp3.426 triliun dengan pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun.

Defisit anggaran ditetapkan pada tingkat 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto dan diupayakan dapat ditekan sekecil mungkin.

Rincian Asumsi Dasar Makro dan Sasaran Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar makroekonomi tahun tersebut dipatok pada level 6% dengan tingkat inflasi terkendali di 2,5%.

Suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun diperhitungkan berada pada level 6,9% dengan nilai tukar rupiah senilai Rp17.500 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP dipatok pada level US$ 75 per barel dengan lifting minyak mentah 610 dan lifting gas bumi 954.

Sasaran pembangunan menetapkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6-6,5% serta tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,30-4,87%.

Rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367 dengan indeks modal manusia di angka 0,575 dan indeks kesejahteraan petani mencapai 0,8038.

Pemerintah juga mematok proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81% sebagai bagian dari target sasaran pembangunan.