Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk belajar dari India dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Langkah tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi pihak swasta untuk mengoperasikan berbagai aset publik yang belum dikelola secara maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agu 2026 16:47 WIB.

Dalam pidatonya, ia menyinggung kebijakan National Monetisation Pipeline di India yang membuka kesempatan bagi swasta.

Kendati swasta diberi ruang untuk mengoperasikan fasilitas tersebut, kepemilikan aset tetap berada di tangan negara.

Modal yang diperoleh dari kerja sama itu nantinya akan diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru.

Menurut pandangan pemerintah, skema serupa dinilai sangat tepat untuk diterapkan pada aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara.

Aset seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, serta fasilitas lainnya tidak boleh dibiarkan tidak produktif.

Pemerintah berencana membuka peluang agar aset yang selama ini kurang produktif di BUMN dapat dikerjakan oleh pihak swasta.

Prabowo menegaskan bahwa kerja sama pemanfaatan aset bersama swasta akan dilakukan secara terbuka, kompetitif, serta akuntabel.

Pemerintah juga memastikan tetap menjaga kepemilikan strategis negara atas seluruh aset yang dikerjasamakan.

Pelibatan swasta diharapkan mampu membuat pengelolaan aset menjadi jauh lebih efisien, kreatif, dan inovatif.

Sebagai contoh konkret, ia menyoroti pengelolaan sektor bandara yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pemerintah dapat membuka peluang bagi swasta untuk mengoperasikan bandara tanpa mengalihkan kepemilikan utamanya.

Potensi integrasi antara sektor penerbangan, perhotelan, serta pengelolaan bandara juga dilihat mampu menciptakan nilai tambah.

Integrasi tersebut dinilai berpotensi besar menambah pendapatan negara melalui operasional yang lebih terpadu.

Sebelumnya, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif agar operasional lebih terarah.

Prabowo menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 paling banyak hanya tersisa 300 perusahaan yang produktif.

Optimalisasi aset BUMN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.