Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan penyelundupan komoditas timah.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul langkah pemerintah dalam menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di wilayah Bangka Belitung.

Prabowo menilai penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal tidak cukup hanya dengan menutup lokasi penambangan di lapangan.

Pemerintah juga perlu mengawasi jalur distribusi serta pergerakan komoditas hasil tambang secara ketat untuk mencegah praktik penyelundupan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain Bea Cukai, Prabowo turut menyoroti tugas Badan Keamanan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dari aktivitas penyelundupan.

Sebelumnya, kepala negara juga meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan ribuan tambang timah ilegal tersebut secara menyeluruh.

Dia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar itu dapat berlangsung tanpa diketahui oleh para pejabat dan aparat pengawas.

Pemberantasan kegiatan ilegal di sektor timah harus mencakup seluruh rantai kegiatan mulai dari lokasi tambang hingga jalur perdagangan.

Prabowo menegaskan para pejabat serta aparat harus berani menertibkan berbagai pelanggaran, termasuk jika terdapat pihak internal yang terlibat.

Kepentingan rakyat dan negara wajib menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan oleh lembaga terkait.

Seluruh lembaga negara diminta menjalankan fungsi pengawasan agar sumber daya alam Indonesia tidak terus mengalami kebocoran.