Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan langkah intervensi pemerintah dalam menyesuaikan pembagian hasil bagi pengemudi ojek online.

Langkah tersebut diklaim berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan para pekerja di lapangan secara nyata.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo secara langsung dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR pada hari Jumat.

Para pengemudi kini memperoleh 92 persen dari total jerih payah mereka berdasarkan kebijakan baru tersebut.

Banyak pengemudi melaporkan adanya kenaikan penghasilan yang signifikan hingga mencapai dua atau tiga kali lipat.

Intervensi ini diwujudkan lewat rekomendasi resmi pemerintah agar skema bagi hasil jauh lebih memihak pekerja.

Sebelumnya, pembagian hasil bagi pengemudi ojek online diketahui hanya berada di angka 80 persen.

Pemerintah juga memandang kekuatan ekonomi nasional salah satunya bertumpu pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Para pengemudi ojol rencananya akan segera menyandang status resmi sebagai pelaku usaha mikro.

Penetapan status tersebut bakal tertuang dalam Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital yang kini memasuki tahap finalisasi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya memperkirakan rata-rata penghasilan pengemudi ojol berkisar antara Rp10 juta sampai Rp15 juta per bulan.

Jumlah pendapatan tersebut masih berada di bawah batas kewajiban pajak tahunan sebesar Rp500 juta.

Dengan demikian, para pengemudi ojek online dipastikan sepenuhnya terbebas dari pungutan pajak.