Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan berhasil menghemat anggaran sekitar Rp50 triliun.

Dana tersebut sebelumnya terserap untuk biaya overhead seperti gaji direksi dan komisaris di lingkungan badan usaha milik negara.

Langkah penghematan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk membiayai investasi dan program industrialisasi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang dijalankan melalui Danantara.

Evaluasi pemerintah menemukan struktur perusahaan pelat merah terlalu gemuk dan banyak yang tidak produktif.

Sebelumnya, tercatat ada 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu usahanya.

Pemerintah telah menutup sebanyak 290 BUMN hingga saat ini.

Jumlah perusahaan pelat merah ditargetkan menyusut menjadi maksimal 300 BUMN pada akhir tahun 2026.

Lebih dari 750 BUMN akan ditutup agar hanya menyisakan perusahaan yang produktif.

Presiden menegaskan bahwa BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia.

Perusahaan negara tidak boleh menjadi sumber pembiayaan bagi kelompok tertentu atau penguasa.

Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, kepala negara juga menyebutkan bahwa langkah perampingan ini menjadi salah satu agenda restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.

Melalui konsolidasi yang ketat, pemerintah memastikan setiap perusahaan pelat merah harus benar-benar berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.