Perselisihan hukum yang melibatkan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali menarik perhatian publik.

Perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Jokowi ini berlanjut di pengadilan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memberikan penjelasan mengenai langkah pembuatan dakwaan baru.

Penjelasan itu disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/8/2026).

Jaksa penuntut umum Inda Putri Manurung menegaskan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak otomatis menggugurkan status tersangka Tifa.

Pihak kejaksaan menyatakan menerima serta menghormati putusan hakim sebelumnya.

Karena sikap tersebut, pihak kejaksaan memilih tidak menempuh upaya hukum banding maupun kasasi.

Jaksa kemudian menyusun dakwaan baru dan melimpahkan kembali perkara tersebut ke meja hijau.

Putri menilai langkah tersebut memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Landasan tersebut merujuk pada Pasal 75 ayat (4) KUHAP yang memungkinkan perbaikan dakwaan satu kali.

Menurutnya, tindakan menyusun dakwaan baru tersebut seratus persen sah dan legal.

Ia turut menjelaskan status Tifa yang kembali disebut sebagai terdakwa dalam dokumen pelimpahan.

Penyebutan itu merupakan formalitas administrasi penuntutan guna menyerahkan subjek hukum ke persidangan.

Pihak kejaksaan membantah anggapan bahwa proses penuntutan terhadap Tifa telah dihentikan.

Sebaliknya, kubu Tifa justru kembali mempersoalkan status hukum yang disandangnya.

Tifauzia Tyassuma sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut diajukan bersama tembusan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8/2026).