Militer Lebanon menentang gagasan penyisiran tersebut karena dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru dengan warga.

Para pejabat keamanan berpendapat bahwa militer memerlukan surat perintah resmi guna memeriksa setiap rumah warga.

Seorang pejabat kementerian luar negeri menyatakan masalah properti pribadi ini harus ditangani secara hati-hati.

Tingkat kebebasan bergerak bagi pasukan asing di lapangan juga perlu ditetapkan secara jelas dalam mandat.

Kehadiran pasukan asing di Lebanon harus diundang secara resmi oleh pemerintah di bawah kerangka dukungan Israel.

Amerika Serikat dan Israel diprediksi tidak akan menerima keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam misi tersebut.

Negara-negara Eropa juga kemungkinan besar menolak pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perdamaian.

Menanggapi kabar tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pihaknya terus mencermati situasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan hingga kini belum pernah menerima informasi atau komunikasi resmi terkait rencana itu.

Meski demikian, Indonesia selalu mendukung upaya pemeliharaan perdamaian di Lebanon sesuai hukum internasional.