Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal Penghinaan Presiden yang dikabulkan sebagian.

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan pasal penghinaan.

Rieke menilai putusan ini menjadi titik penyeimbang yang penting bagi kehormatan pribadi kepala negara serta kebebasan rakyat dalam mengkritik.

Menjaga Keseimbangan Konstitusional

MK menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dihapus, melainkan hanya dapat dituntut berdasarkan aduan langsung dari presiden atau wakil presiden.

Politikus PDIP itu menyebut putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memberikan batas konstitusional bagi Pasal 218, 219, dan 220 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Ia menekankan bahwa presiden merupakan pejabat publik yang tidak kebal terhadap kritik dan pengawasan masyarakat.

Penerapan pasal KUHP tersebut diingatkan agar tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi terhadap suara rakyat yang berbeda pendapat.

Aparat penegak hukum diminta untuk membedakan secara tegas antara kritik, satire, serta pengawasan dengan tindak pidana penghinaan.

Polri dan Kejaksaan diwajibkan menerapkan putusan MK ini secara konsisten tanpa ada pihak ketiga yang mengatasnamakan kepala negara.

Harmonisasi KUHP dan Undang-Undang ITE

Rieke juga menyoroti pentingnya penyesuaian aturan digital, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang mengatur pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.

Harmonisasi antara KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan rezim UU ITE harus dijalankan secara cermat guna menghindari terjadinya tumpang tindih norma serta kriminalisasi berlapis.

Ruang digital diingatkan agar tidak menjadi area tanpa hukum, namun di sisi lain tetap menjamin kebebasan berekspresi masyarakat sepanjang tidak melanggar unsur pidana yang sah.

Pemerintah bersama DPR didorong untuk memastikan seluruh regulasi pidana selaras agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta efek gentar bagi publik.

Demokrasi harus terus dijaga sebagai ruang bagi kritik dan koreksi, di mana hukum berfungsi sebagai pembatas kesewenang-wenangan kekuasaan sekaligus pelindung martabat rakyat pada Jumat, 14 Agu 2026 09:26 WIB.