Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru, memberikan penjelasan tegas mengenai rumor yang berkembang di publik.

Ia membantah kabar yang menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset telah mengalami perubahan nama.

Falah menegaskan bahwa Komisi III DPR belum pernah mengambil keputusan resmi apa pun terkait perubahan nomenklatur tersebut. Isu perubahan nama tersebut dipastikan tidak benar.

Menurut Falah, wacana pergantian nama menjadi RUU Perlindungan Aset sebenarnya hanya sebatas usulan saja. Usulan itu disampaikan oleh tokoh pers Bambang Harymurti dalam sebuah agenda rapat.

Gagasan tersebut muncul ketika berlangsung Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR bersama sejumlah pakar. Falah meminta masyarakat agar tidak menganggap usulan tersebut sebagai keputusan resmi.

Ia menilai usulan pergantian istilah tersebut berpotensi menggeser makna dasar dari rancangan undang-undang tersebut. Sejak awal, regulasi ini diperjuangkan sebagai instrumen untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, aturan tersebut juga ditujukan untuk mengembalikan berbagai aset yang berasal dari kejahatan. Istilah Perampasan Aset dinilai memiliki makna hukum yang jauh lebih tegas.

Terminologi tersebut dinilai mampu merepresentasikan karakter represif negara dalam menghadapi kejahatan korupsi. Kejahatan ini dinilai telah merugikan keuangan negara serta masyarakat luas secara signifikan.

Sebelumnya, usulan pergantian nama disampaikan oleh Bambang Harymurti dalam RDPU Komisi III DPR pada hari Selasa. Ia menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut.

Bambang berpendapat bahwa regulasi ini perlu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak milik masyarakat. Ia tidak ingin kewenangan negara justru melegalkan tindakan yang merugikan pemilik aset.