Proses hukum dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tyassuma kembali memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan agar Tifauziah Tyassuma diwajibkan melapor kembali ke kejaksaan demi kelancaran persidangan.

Permintaan tersebut langsung mendapat kritik tajam dari kuasa hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri, yang menilai langkah tersebut menciptakan kejanggalan hukum.

Menurut Abdullah, kewajiban melapor kepada jaksa justru mengindikasikan status kliennya sebagai tersangka, bukan lagi seorang terdakwa.

Jika berstatus sebagai tersangka, ia menegaskan bahwa proses persidangan yang sedang berjalan seharusnya tidak boleh terjadi.

Abdullah menilai permintaan tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa perkara yang sedang disidangkan tersebut sudah tidak ada.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dakwaan baru yang telah dibacakan dalam sidang tersebut merupakan dakwaan yang cacat hukum.

Dengan adanya kondisi tersebut, pihak kuasa hukum menganggap seluruh rangkaian proses persidangan yang berlangsung menjadi tidak sah.

Di sisi lain, pihak penuntut umum memberikan alasan bahwa kewajiban lapor tersebut semata-mata bertujuan mempermudah kehadiran terdakwa.

Jaksa menegaskan bahwa menghadirkan terdakwa secara langsung di ruang sidang merupakan bagian dari tugas utama mereka.

Selain itu, pihak kejaksaan mengingatkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk bersikap kooperatif selama proses hukum.