Badan Pusat Statistik membeberkan jutaan rumah tangga di Indonesia masih menempati bangunan sendiri yang masuk kategori tidak layak huni.

Data tersebut tercatat hingga periode Maret 2026 secara nasional.

Capaian Angka Backlog 2 Nasional

Berdasarkan catatan resmi, jumlah keluarga yang menghuni bangunan tidak layak huni atau backlog 2 mencapai 18,01 juta rumah tangga.

Persentase tersebut setara dengan 24,03 persen dari total keseluruhan rumah tangga di dalam negeri.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hal tersebut dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026.

Kendati demikian, angka tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan catatan pada periode tahun sebelumnya.

Pada 2025 lalu, persentase backlog 2 berada di angka 25,33 persen atau melibatkan sekitar 18,77 juta rumah tangga.

Meski demikian, porsi keluarga yang menempati hunian kurang layak masih sangat mendominasi secara nasional.

Masalah akses kelayakan hunian tersebut jauh melampaui persoalan kepemilikan rumah atau backlog 1.

Angka backlog 1 tercatat berada di level 12,39 persen atau mencakup sekitar 9,29 juta rumah tangga.

Seluruh data menunjukkan angka backlog 2 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan persoalan kepemilikan.

Perbaikan kualitas hunian dilaporkan terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total 38 provinsi yang ada, sebanyak 37 daerah mencatatkan penurunan angka rumah tidak layak huni.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi di Indonesia.

Sebaliknya, wilayah Kalimantan Utara menjadi daerah dengan jumlah terendah di kisaran 33 ribu rumah tangga.