Langkah hukum resmi diambil oleh tim penasihat hukum Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Sebanyak 73 akun media sosial dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri karena menyebarkan konten palsu.

Juanda selaku penasihat hukum menyatakan kedatangan mereka bertujuan menanyakan tindak lanjut pengaduan pribadi Yandri Susanto.

Aduan tersebut telah disampaikan kepada pihak berwajib sejak tanggal 29 Juli 2026 yang lalu.

Konten hoaks yang beredar menampilkan video hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan deepfake AI.

Video palsu tersebut menggunakan nama serta suara Yandri untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.

Dalam rekaman itu, Yandri digambarkan seolah-olah meminta seluruh warung di desa ditutup.

Penutupan warung tersebut dikaitkan secara keliru dengan kebijakan program Koperasi Desa Merah Putih.

Pihak kementerian menegaskan bahwa Yandri tidak pernah sama sekali mengeluarkan pernyataan semacam itu.

Sekjen Kemendes Taufik Madjid menjelaskan bahwa visi asli program Koperasi Desa dan Kelurahan justru berbanding terbalik.

Suara yang keluar dari konten menyesatkan itu dinilai sangat meyakinkan akibat rekayasa teknologi AI.

Seluruh 73 akun media sosial yang aktif menyebarkan informasi keliru itu telah diserahkan kepada penyidik.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adex Yudiswan membenarkan adanya laporan tersebut.

Proses penyelidikan dan pengusutan terhadap laporan itu saat ini masih berjalan di kepolisian.