Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan kritis terhadap kelompok yang mengusung konsep kabinet bayangan.

Ia mempertanyakan keseriusan kelompok tersebut di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Menurut Rocky, sebuah kabinet bayangan seharusnya memiliki fungsi lebih dari sekadar terus menerus mengkritik pemerintah.

Kelompok tersebut dinilai harus mempersiapkan diri untuk menjadi alternatif apabila pemerintah gagal menjalankan kebijakannya.

Dalam pandangannya, kelompok tersebut terlihat hanya ingin membayangi dan tidak berniat untuk menggantikan posisi penguasa.

Ia menyebut sikap tersebut sebagai sesuatu yang tidak tuntas dalam praktik pengawasan politik.

Posisi sebagai pengawas atau oposisi menuntut kemampuan untuk menjawab pertanyaan sulit terkait solusi alternatif.

Kelompok oposisi semestinya sudah mempunyai rancangan matang yang siap ditawarkan kepada masyarakat luas.

Gagasan shadow cabinet idealnya membuat kelompok tersebut selalu siap mengambil alih kepemimpinan jika terjadi kegagalan.

Namun, kapasitas tersebut dinilai belum terlihat secara utuh dari gerakan yang ada saat ini.

Kritik keras terhadap penguasa belum otomatis membuktikan bahwa suatu kelompok mempunyai gagasan yang lebih baik.

Rocky memaparkan bahwa pihak yang hanya berada di posisi mengkritik akan merasa gugup saat diminta memberi solusi konkret.

Sebelumnya, Kabinet Bayangan ini dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 27 Juli 2026.

Gagasan tersebut bertujuan sebagai sarana alternatif pengawasan serta penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan.

Konsep itu terinspirasi dari praktik sistem parlementer di mana kelompok oposisi mengawasi kerja kementerian.

Di Indonesia, konsep tersebut tidak mempunyai kedudukan resmi sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang sah.

Meskipun demikian, pembentukannya dilihat sebagai gerakan masyarakat untuk memperkuat fungsi pengawasan.